Wagub Bali: Wujud Blue Economy Berbasis Kearifan Lokal
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana. Yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang kelautan. Proyek ini merupakan bagian dari program Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Tahap I yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mengawal pembangunan eco fishing port tersebut agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh pembangunan PPN Pengambengan. Ini bukan sekadar infrastruktur pelabuhan, tapi penguatan konsep blue economy berbasis kearifan lokal Bali,” ujar Giri Prasta saat mendampingi Wakil Menteri KKP, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, dalam agenda sosialisasi proyek kepada Forkopimda Provinsi Bali, Kamis (24/7), di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar.
PPN Pengambengan: Simbol Ekonomi Kelautan Berkelanjutan
PPN Pengambengan dirancang sebagai pelabuhan perikanan modern dan ramah lingkungan (eco fishing port). Yang terintegrasi dengan sektor koperasi, UMKM kelautan, pelatihan SDM, serta sistem digital. Proyek ini juga akan memperkuat ketahanan pangan berbasis laut, sekaligus mengangkat posisi Bali sebagai pusat kelautan strategis di Indonesia Timur.
Giri Prasta menekankan pentingnya infrastruktur pendukung—seperti jalan akses, air bersih, dan listrik—agar pelabuhan ini memenuhi standar internasional. Ia juga berharap masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal Jembrana, bisa menjadi pelaku utama dalam ekosistem perikanan yang inklusif dan berdaya saing.
“UMKM dan SDM lokal harus menjadi bagian dari sistem. Jangan hanya membangun alat, tapi juga manusianya,” tegasnya.
Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Wamen KKP Dr. Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa pembangunan PPN Pengambengan merupakan perwujudan kebijakan Blue Economy Indonesia, yang terdiri dari lima pilar utama:
Konservasi laut 30% hingga 2045
Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
Budidaya perikanan berkelanjutan
Pengawasan pesisir dan pulau kecil
Pengurangan sampah plastik laut melalui partisipasi nelayan
“Pelabuhan ini akan menjadi model nasional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, modern, dan manusiawi,” ungkap Dr. Didit.
Pembangunan eco fishing port Bali ini dijadwalkan groundbreaking pada November 2025, dengan durasi proyek selama tiga tahun. Pemerintah pusat dan daerah akan berbagi peran dalam pendanaan, kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kawal Komitmen Lingkungan dan Kearifan Lokal
Pembangunan PPN Pengambengan juga sejalan dengan prinsip Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya nilai Segara Kerthi—yang menekankan pelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Giri Prasta menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga menjaga nilai spiritual dan ekologis masyarakat Bali.
“Kami tidak ingin proyek ini hanya berdampak fisik, tapi juga memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menyeluruh bagi rakyat Bali,” tandasnya.
Menuju Pelabuhan Laut Berstandar Internasional di Bali
Dalam acara sosialisasi ini, turut hadir Wakil Bupati Jembrana, pejabat eselon I dan II KKP RI. Forkopimda Jembrana, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Mereka sepakat bahwa sinergi antar lembaga dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor kelautan Bali.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan PPN Pengambengan di Jembrana diharapkan akan menjadi contoh sukses pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan menjadi penggerak ekonomi pesisir di Bali dan Indonesia Timur.
PICA Fest 2025 Resmi Dibuka, Gubernur Koster Dukung Kreativitas Anak Muda dan Budaya Lokal
