Tekankan Evaluasi Program, Penguatan Sinergi, dan Pembiayaan Tepat Sasaran, Wagub Giri Prasta Minta TPAKD Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Bali
DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Giri Prasta menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan TPAKD tidak cukup diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana. Lebih dari itu, program harus memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan atas komitmen memperluas akses keuangan masyarakat.
Giri Prasta menilai TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Empat Arahan Strategis Penguatan TPAKD
Giri Prasta menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembiayaan perlu diprioritaskan bagi sektor produktif unggulan Bali. Sektor tersebut meliputi UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan pariwisata.
Selain pembiayaan, ia mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, serta perlindungan konsumen. Masyarakat harus memiliki pengetahuan memadai agar mampu memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan produktif.
Untuk memperkuat kinerja TPAKD, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis.
Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi harus menitikberatkan pada capaian, manfaat, serta dampak program bagi masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi antara TPAKD provinsi dengan kabupaten/kota. Praktik baik dari daerah yang berhasil perlu dibagikan dan direplikasi sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, mendorong pembiayaan produktif dan tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, serta kelompok usaha lainnya.
Dukungan tersebut tidak boleh berhenti pada penyaluran modal. Pembiayaan perlu disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, dan fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat berkembang secara berkelanjutan.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Giri Prasta berharap TPAKD semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen, Kinerja Perbankan Terus Menguat
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan perkembangan positif perekonomian dan sektor jasa keuangan Bali.
Pada triwulan III tahun 2026, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Menurut Parjiman, kinerja ekonomi Bali turut didukung sektor jasa keuangan yang terus menjalankan fungsi intermediasi. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif.
Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun. Angka tersebut tumbuh 4,84 persen secara tahunan.
Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun atau tumbuh 7,78 persen. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp217,02 triliun, meningkat 4,21 persen.
Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 2,34 persen.
Parjiman juga menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali tercatat sebesar 78,77 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen.
Tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,53 persen.
Berdasarkan capaian tersebut, Bali menempati peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.
Tiga TPAKD Raih Penghargaan dari OJK
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali turut menyerahkan penghargaan kepada TPAKD atas capaian kinerja, inovasi, dan komitmen memperluas akses keuangan masyarakat.
TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. Sementara itu, TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik.
Adapun TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi program.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program menjadi hal penting agar perluasan akses keuangan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha dan memperkuat perekonomian daerah.
Melalui penguatan peran TPAKD, Pemerintah Provinsi Bali berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang produktif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan turut memperluas kesempatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.



















