KLUNGKUNG, InsertBali — Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri Pertemuan Forum Perbekel se-Kecamatan Dawan yang berlangsung di Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah, Jumat (10/10/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Wayan Suteja, Camat Dawan Dewa Widiantara, Kapolsek Dawan, dan Danramil Dawan.
Camat Dawan Dewa Widiantara dalam laporannya menjelaskan, forum ini merupakan agenda rutin sebagai wadah silaturahmi antara para perbekel, perangkat kecamatan, serta unsur Forkopimca. Selain memperkuat koordinasi, forum juga menjadi ajang membahas berbagai isu strategis dan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menekankan agar para perbekel terus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar setiap desa menyiapkan data pekerja rentan sebagai dasar pemberian jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
“Dana desa harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, data pekerja rentan juga penting agar mereka terlindungi melalui program jaminan sosial,” ujar Wabup Tjok Surya.
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, terutama menjelang musim hujan. Para perbekel diminta memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem.
Terkait kesejahteraan aparatur desa, khususnya mengenai tunjangan istri/suami dan anak perbekel, Wabup menugaskan Kepala Dinas Pemdes untuk segera melakukan kajian dan menyusun rancangan kebijakan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
“Ketika aturan memperbolehkan, tentu akan kita sesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
