KLUNGKUNG, InsertBali – Catatan penting kembali dikeluarkan oleh DPRD Klungkung terkait tata kelola anggaran daerah. Kali ini legislatif menemukan adanya ketidaksesuaian prosedur pada pengelolaan dana BOS-P. Masalah ini ditemukan pada
Pengawasan Hibah Pokmas