JAKARTA, InsertBali – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berupaya memperkuat pemahaman terkait pengelolaan keuangan. Langkah ini bertujuan agar setiap kebijakan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, hadir langsung dalam agenda penting di Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
Wabup Tjok Surya mewakili Bupati Klungkung menghadiri kegiatan Asistensi Tata Kelola Pemanfaatan Pinjaman Daerah. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat.
Kehadiran Wabup Tjok Surya menunjukkan komitmen kuat Pemkab Klungkung terhadap good governance. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan terkait pinjaman daerah Kabupaten Klungkung dilaksanakan secara hati-hati. Setiap langkah pembiayaan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Wabup Tjok Surya hadir didampingi oleh Asisten 3, Dewa Gde Darmawan. Beliau berharap hasil asistensi ini dapat langsung diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
“Dengan asistensi ini diharapkan pemkab klungkung mampu merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pinjaman daerah secara tepat guna, sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat klungkung,” harap Wabup Tjok Surya.
Kegiatan asistensi ini menjadi wadah koordinasi yang strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utamanya adalah menyamakan persepsi mengenai aturan perundang-undangan terbaru. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola keuangan.
Khusus terkait pinjaman daerah Kabupaten Klungkung, pemahaman teknis sangat diperlukan agar tidak terjadi kendala administratif di masa depan. Pusat memberikan arahan agar pinjaman daerah benar-benar menjadi instrumen pendorong ekonomi lokal.
Pemkab Klungkung terus memastikan bahwa setiap dana pinjaman dialokasikan pada sektor yang produktif. Melalui tata kelola yang baik, pembiayaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.
Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi keaktifan jajaran Pemkab Klungkung dalam sesi konsultasi ini. Koordinasi yang intens diharapkan mampu meminimalisir risiko keuangan daerah. Sinergi ini menjadi kunci suksesnya implementasi program prioritas pembangunan di Kabupaten Klungkung.
