KLUNGKUNG, InsertBali – Pemerintah Kabupaten Klungkung menerima kunjungan resmi dari Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia pada Rabu (18/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dua program prioritas nasional, yaitu pembentukan 2.000 Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) serta pengembangan Desa Sadar HAM Klungkung.
Delegasi Kemenham RI dipimpin oleh Staf Khusus Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian HAM Bali, Anak Agung Ngurah Dalem. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra (Tjok Surya), di ruang rapat Bupati.
Wakil Bupati Tjok Surya menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan berbasis hak asasi di daerah. Ia berharap kehadiran program ini menjadi jembatan sinergi yang kokoh antara pusat dan daerah. Implementasi program ini dinilai sangat relevan dengan upaya menciptakan ketentraman di tengah masyarakat.
”Kami sangat mengapresiasi kehadiran perwakilan Kemenham. Harapannya, program 2.000 Kampung Redam dan Desa Sadar HAM ini dapat bersinergi penuh dengan visi pembangunan di Kabupaten Klungkung,” ujar Wabup Tjok Surya.
Kolaborasi Lembaga Dinas dan Adat
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya menekankan bahwa Klungkung memiliki modal sosial yang kuat untuk menyukseskan program Kampung Redam. Selama ini, kondusivitas wilayah terjaga berkat harmonisasi yang apik antara lembaga dinas dan lembaga adat. Sinergi lintas sektor inilah yang menjadi pondasi utama dalam menyelesaikan setiap potensi konflik di masyarakat secara damai.
Program Desa Sadar HAM Klungkung ke depan akan difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta peningkatan literasi hukum. Dengan melibatkan desa adat, nilai-nilai kemanusiaan diharapkan dapat terintegrasi dengan kearifan lokal. Hal ini bertujuan agar setiap warga merasa terlindungi dan mendapatkan akses keadilan yang setara.
”Pemkab Klungkung selalu bersinergi dengan lembaga dinas maupun adat. Hal ini krusial untuk mewujudkan situasi yang kondusif demi menuju Klungkung yang Mahottama—Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur,” tambah Wabup Tjok Surya.
Kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi mengenai teknis pemenuhan kriteria desa sadar HAM bagi desa-desa di Klungkung. Kementerian HAM berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan agar target nasional dapat tercapai tepat waktu. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir gesekan sosial dan memperkuat semangat toleransi di Bumi Serombotan.
Pemerintah daerah optimis bahwa melalui program Kampung Redam, penyelesaian masalah di tingkat akar rumput dapat dilakukan melalui pendekatan rekonsiliasi. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan daerah yang harmonis dan sejahtera. Sinergi dengan Kemenham RI dipandang sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.
Dengan penguatan program Desa Sadar HAM Klungkung, kabupaten ini menargetkan diri menjadi percontohan bagi daerah lain di Bali dalam hal tata kelola pemerintahan yang peduli hak asasi. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya berhenti pada sosialisasi, namun berlanjut pada aksi nyata di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Klungkung.
