BALI – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk memetakan serta menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Bali. Pokja tersebut diharapkan dapat mempercepat eksekusi proyek strategis guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Bali Wayan Koster.
Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas
Menpar Widiyanti menyampaikan, kajian World Bank menunjukkan Bali membutuhkan penguatan infrastruktur dasar pada sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pendukung pariwisata.
Estimasi kebutuhan investasi mencapai 16,4–24,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak Menko dapat mengarahkan pembentukan kelompok kerja untuk mereview kebutuhan yang benar-benar prioritas dan dapat segera dieksekusi,” ujar Widiyanti.
Menurutnya, penentuan prioritas sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta industri pariwisata.
Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan Menpar Widiyanti
Kemenpar menilai persoalan sampah menjadi tantangan mendesak yang memengaruhi reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Pemerintah mendorong pelaksanaan remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di TPA Suwung, serta percepatan pembangunan TPS 3R di kawasan destinasi dan desa wisata.
Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) masih memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari komitmen pariwisata berkelanjutan, Kemenpar telah menjalankan program Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui program PROPER.
Kemenpar Dorong Pemerataan Wisata Lewat Program 4B
Untuk mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan, Kemenpar terus memperbarui pola perjalanan wisata melalui program 4B.
Program tersebut mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Pendekatan ini diharapkan dapat mendistribusikan arus wisatawan secara lebih merata sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah luar Bali Selatan.
Integrasi RDTR Digital dan OSS Dipercepat
Menpar Widiyanti menekankan percepatan penyusunan RTRW dan RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kebutuhan mendesak.
Saat ini, baru 28 RDTR yang terintegrasi dengan OSS dari target 73 RDTR.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai peruntukan bagi pembangunan akomodasi pariwisata.
“Usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai nantinya tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent,” tegas Widiyanti.
Ia menjelaskan, tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses perizinan harus saling terhubung.
Wisata Kapal Pesiar Dinilai Punya Potensi Besar
Selain infrastruktur darat, Menpar juga menyoroti peluang pengembangan wisata kapal pesiar (cruise tourism) sebagai sumber pertumbuhan baru pariwisata Bali.
Saat ini Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai titik sandar kapal pesiar.
Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pelabuhan.
AHY Minta Bali Jadi Model Pariwisata Berkelanjutan
Menko AHY menyampaikan tiga arahan utama pengembangan pariwisata Bali.
Pertama, menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi kunjungan di Bali Selatan.
Kedua, mendorong pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat.
Ketiga, mengintegrasikan pengembangan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan,” kata AHY.
Ia menegaskan Bali harus menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan bagi wilayah lain di Indonesia.
TGIF 2026 di Bali, Festival Musik yang Padukan Konser, Budaya, dan Konservasi Lingkungan
