DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bali. Komitmen ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (15 Juli 2025).
“Terkait penanggulangan kemiskinan di Bali, kita akan bergerak bersama. Seluruh OPD, mulai dari Dinas Perkim, Dinas Sosial, hingga kabupaten/kota, harus bersinergi dan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri,” ujar Giri Prasta.
Pendekatan Komprehensif: Pro-Growth hingga Pro-Poor
Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa upaya pembangunan di Bali berlandaskan pada enam prinsip dasar pembangunan:
Pro-growth (pertumbuhan ekonomi)
Pro-job (penciptaan lapangan kerja)
Pro-poor (pengentasan kemiskinan)
Pro-culture (pelestarian budaya)
Pro-environment (perlindungan lingkungan)
Pro-law enforcement (penegakan hukum)
Dalam konteks pro-poor, pemerintah Bali tengah memperkuat program bedah rumah untuk masyarakat miskin. Skemanya akan dikerjakan secara kolaboratif oleh Pemprov, pemkab/pemkot, serta Forum TJSL (dulu dikenal sebagai CSR).
“Jika Pemprov menargetkan 1.000 rumah dan kabupaten/kota 500 rumah, ditambah kontribusi dari TJSL, maka saya yakin dalam lima tahun, pengentasan kemiskinan bisa kita capai secara signifikan,” ucapnya optimistis.
Kemiskinan Bali Terendah Nasional, Tapi Tetap Jadi Prioritas
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, dalam laporannya menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan di Bali berada pada angka 3,8 persen, terendah secara nasional. Meskipun demikian, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan Bali ke depan.
Rapat TKPK ini juga menjadi momentum evaluasi program dan sinkronisasi kebijakan antarwilayah, serta menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Bali Tahun 2025–2029 yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Wabup Tjok Surya Lepas Kontingen PMI Klungkung ke JUMBARA V PMR Provinsi Bali
