Bali Dipercaya Jadi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial Nasional
DENPASAR, InsertBali – Pemerintah pusat resmi menunjuk Provinsi Bali sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menjalankan pilot project penuh digitalisasi bantuan sosial (bansos) di seluruh kabupaten/kota. Program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa kepercayaan dari pemerintah pusat harus dijaga. Dengan kerja maksimal seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program digitalisasi bansos tersebut.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial. Ini merupakan tanggung jawab besar yang wajib kita tunaikan dengan baik,” ujar Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5).
Tahapan Digitalisasi Bansos di Bali Mulai Dipercepat
Dalam pelaksanaan tahap awal, pemerintah saat ini fokus melakukan pendataan agen pelaksana yang nantinya bertugas membantu masyarakat mengakses layanan bansos digital. Setelah proses pendataan selesai, tahapan berikutnya adalah aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital, dilanjutkan dengan pelaksanaan Training of Trainers (TOT).
Sebanyak 8.029 agen disiapkan untuk mendukung implementasi sistem digital bantuan sosial di Bali. Mereka akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat agar proses registrasi hingga penyaluran bantuan berjalan lebih cepat dan akurat.
Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa Presiden dijadwalkan hadir langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk melihat progres implementasi digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Digitalisasi Bansos Dorong Pelayanan Publik Lebih Efisien
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa transformasi digital bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan proaktif.
Menurutnya, penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam sistem bantuan sosial. Menjadi bagian penting reformasi birokrasi modern yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu menciptakan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan transparan berbasis data terintegrasi,” jelasnya.
Integrasi IKD Jadi Kunci Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menambahkan bahwa digitalisasi bansos dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sekaligus meminimalkan potensi kebocoran anggaran. Sistem baru ini mengandalkan aktivasi IKD atau KTP Digital sebagai basis verifikasi penerima bantuan sosial. Data penerima nantinya akan terhubung langsung dengan sistem kependudukan nasional dan berbagai instansi terkait.
Melalui integrasi data dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan, pemerintah berharap proses verifikasi hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan transparan.
Alur Penyaluran Bansos Dipangkas dari Tujuh Tahapan Jadi Tiga Tahapan
Kementerian Sosial disebut mulai menguji sistem digital bantuan sosial di 41 kabupaten/kota pada tahun 2026. Program ini membawa perubahan besar dalam mekanisme penyaluran bansos dengan penyederhanaan alur layanan.
Jika sebelumnya proses bantuan sosial harus melalui tujuh tahapan, kini sistem digital memungkinkan seluruh proses diringkas menjadi tiga tahapan utama. Penyederhanaan ini diyakini mampu mempercepat registrasi, validasi data, penetapan penerima, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Transformasi digital bantuan sosial di Bali diharapkan menjadi model nasional. Dalam membangun sistem perlindungan sosial modern yang lebih akurat, efektif, dan transparan.
Bupati Mahayastra Terima Kunjungan DPRD Provinsi DKI Jakarta
