BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penentu. Dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Menurutnya, pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan responsif. Khususnya di sektor-sektor strategis seperti keimigrasian, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Akan berdampak langsung terhadap kenyamanan wisatawan sekaligus reputasi Pulau Dewata di tingkat internasional.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (4/7). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, serta pelayanan terpadu lintas instansi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Acara dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali.
Pelayanan Publik Menjadi Wajah Bali di Mata Dunia
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa pelayanan publik saat ini bukan lagi sekadar kewajiban pemerintah, melainkan kebutuhan utama masyarakat yang harus mampu menjawab perubahan zaman dan meningkatnya ekspektasi publik.
Menurutnya, masyarakat kini menginginkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, serta mampu memberikan kepastian dalam setiap proses administrasi.
“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujar Koster.
Ia menjelaskan bahwa sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Setiap persoalan pelayanan publik, sekecil apa pun, berpotensi menjadi perhatian luas, bahkan dapat memengaruhi persepsi wisatawan mancanegara terhadap Bali.
Karena itu, kualitas pelayanan di berbagai sektor harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, pemerintah kabupaten/kota, hingga dunia usaha.
Layanan Keimigrasian Jadi Sorotan di Tengah Lonjakan Wisatawan Asing
Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus Gubernur Koster adalah pelayanan keimigrasian. Ia menilai layanan tersebut memiliki posisi sangat strategis karena menjadi pintu pertama yang berinteraksi dengan wisatawan mancanegara saat datang ke Bali.
Koster mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali terus mengalami peningkatan dan diperkirakan hampir mencapai 7 juta kunjungan sepanjang 2025. Sehingga beban pelayanan keimigrasian di Pulau Dewata menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, kualitas pelayanan harus mampu mengikuti peningkatan jumlah wisatawan. Agar tidak menimbulkan keluhan yang dapat berdampak terhadap citra Bali.
“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegasnya.
Menurut Koster, urusan keimigrasian tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian maupun lembaga vertikal. Tetapi memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali.
Pelayanan yang prima akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata yang profesional, ramah, dan berkelas dunia.
Apresiasi Kejati Bali Hadirkan Pelayanan Terpadu
Gubernur Koster memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Bali atas penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik yang dinilai menjadi inovasi dalam mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai pelayanan dalam satu lokasi tanpa harus mendatangi kantor instansi secara terpisah.
Meski demikian, Koster mengingatkan agar pelayanan terpadu seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap konsep pelayanan jemput bola dapat terus diperluas ke berbagai wilayah di Bali sehingga masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
Kejati Bali Dorong Pelayanan Transparan dan Akuntabel
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, mengatakan penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Dalam memberikan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.
Selain menghadirkan berbagai instansi pemerintah, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antar-lembaga. Dalam memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Puluhan Layanan Publik Hadir dalam Satu Lokasi
Bazar Pelayanan Publik 2026 menghadirkan pelayanan terpadu dari berbagai instansi pemerintah daerah. Aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan.
Masyarakat dapat mengakses beragam layanan, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan. Perpajakan, layanan perbankan, konsultasi hukum, hingga berbagai layanan administrasi lainnya dalam satu lokasi.
Konsep pelayanan terpadu tersebut diharapkan mampu memangkas waktu, biaya, dan prosedur yang selama ini harus ditempuh masyarakat ketika mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Pesan Pelestarian Lingkungan di Kawasan Pantai Kuta
Penyelenggaraan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pariwisata Bali.
Aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kawasan pesisir tetap bersih, nyaman, dan lestari.
Selain itu, pelepasan tukik dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian ekosistem laut sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kegiatan tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan hidup, sehingga Bali tetap dikenal sebagai destinasi wisata yang bersih, tertib, ramah, dan berkelanjutan.
Dampak dan Analisis
Penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik 2026 menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi lintas lembaga dalam menghadirkan pelayanan yang mudah diakses masyarakat. Bagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dari pengalaman wisatawan dan investasi.
Penekanan Gubernur Wayan Koster terhadap pelayanan keimigrasian menunjukkan bahwa daya saing destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam dan budaya. Tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kemudahan pelayanan administrasi, keamanan, serta kepastian hukum. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat, pelayanan publik yang profesional. Menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.


















