DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI. Serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).
Menurut Giri Prasta, pembangunan Bali saat ini diarahkan melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali. Yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Ekonomi Kerthi Jadi Fondasi Transformasi Pembangunan Bali
Dalam paparannya, Giri Prasta menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan transformasi struktur ekonomi melalui penguatan ekosistem investasi satu pintu. Percepatan digitalisasi layanan, kolaborasi lintas instansi vertikal, serta pemetaan sektor-sektor investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Bali tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta tetap menjaga identitas budaya dan lingkungan Pulau Dewata.
“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fokus Kembangkan Sektor Strategis Berkelanjutan
Wagub Giri Prasta menyebut sejumlah sektor strategis yang menjadi prioritas investasi di Bali, di antaranya pertanian organik. Energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism.
Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas destinasi melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Peningkatan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia.
Sementara pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem inovasi yang mampu meningkatkan kualitas produk lokal. Sekaligus memperluas akses pasar sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Bali.
Bali Mandiri Energi dan Infrastruktur Ramah Lingkungan
Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta juga menegaskan komitmen Bali menuju Bali Mandiri Energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan.
Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menekan emisi karbon, serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE). Melalui optimalisasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan berbagai sumber energi bersih lainnya.
Selain transformasi energi, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan.
Program tersebut mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, hingga integrasi transportasi darat, laut, dan udara dengan sistem transportasi publik modern.
DPD RI Tekankan Daerah Jadi Subjek Pembangunan
Pada forum yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjadikan daerah sebagai subjek utama pembangunan.
“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa investasi tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya nilai proyek atau realisasi investasi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, memperkuat pelaku usaha daerah, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Perkuat Sinergi Daerah dan Pemerintah Pusat
Melalui Rapat Konsultasi tersebut, DPD RI berharap tercipta langkah-langkah konkret yang mampu menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dengan sinergi tersebut, investasi yang masuk ke berbagai daerah, termasuk Bali, diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
