KLUNGKUNG, InsertBali – Langkah proaktif terus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung demi mengejar pemerataan infrastruktur daerah. Guna mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Pesinggahan, Bupati Klungkung, I Made Satria, turun langsung ke pusat. Beliau melangsungkan kunjungan kerja strategis ke kantor Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta pada Rabu (1/7).
Infrastruktur ini menjadi salah satu program prioritas yang dinilai sangat strategis bagi kemajuan Kabupaten Klungkung ke depan. Kehadiran Bupati Satria di lokasi disambut dengan hangat.
Beliau diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub RI, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H. Pertemuan juga didampingi oleh jajaran pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Pelayaran.
Kunjungan ini merupakan langkah taktis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam merintis koordinasi intensif. Konsultasi dilakukan bersama otoritas keselamatan dan hukum pelayaran nasional.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses perencanaan berjalan matang. Penataan regulasi dan aspek keselamatan maritim pembangunan Pelabuhan Pesinggahan wajib berjalan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
“Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Klungkung, baik untuk mendukung konektivitas antar-pulau, pariwisata, hingga kelancaran kegiatan keagamaan dan ekonomi setempat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan semua aspek teknis dan legalitas keselamatan pelayaran dikonsultasikan sejak dini agar proyek ini berjalan lancar tanpa kendala regulasi di kemudian hari,” ujar Bupati Satria.
Dukungan Asistensi Hukum Maritim dan Aspek Keselamatan Pelayaran
Dalam pertemuan resmi tersebut, pihak Mahkamah Pelayaran menyambut baik inisiatif dari jajaran Pemkab Klungkung. Ketua Mahkamah Pelayaran, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, menyatakan komitmen penuh lembaganya.
Pihaknya siap memberikan masukan konstruktif, telaah teknis, serta asistensi yang diperlukan oleh daerah. Pendampingan ini terkait erat dengan aspek-aspek keselamatan pelayaran dan hukum maritim yang wajib dipenuhi dalam pembangunan sebuah pelabuhan baru.
Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan dapat mempererat koordinasi teknis antar-instansi secara berkelanjutan. Melalui komunikasi yang intensif, hambatan administratif di tingkat pusat diharapkan bisa dipangkas.
Dengan demikian, progres pembangunan fisik Pelabuhan Pesinggahan dapat segera terwujud secara nyata di lapangan. Infrastruktur pelabuhan yang memadai ini diyakini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Klungkung dan sekitarnya secara signifikan.
