DENPASAR – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun jenis pembiayaan kesehatan. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-39 Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya di Denpasar, Minggu (15/3/2026).
Dalam sambutannya, Putri Koster menyoroti masih adanya perbedaan pelayanan yang dirasakan pasien berdasarkan status pembiayaan, seperti pasien BPJS, mandiri, maupun asuransi. “Sering ibu lihat di rumah sakit ada perbedaan pelayanan bagi pasien BPJS, mandiri, maupun asuransi. Padahal bagaimanapun pasien tetap membayar. Jadi kita jangan seperti itu, apalagi kita adalah rumah sakit pemerintah,” ujarnya.
Rumah Sakit Pemerintah Diminta Fokus Melayani Pasien BPJS
Putri Koster menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah seharusnya memberi perhatian besar kepada pasien BPJS Kesehatan. Karena sebagian besar masyarakat menggunakan layanan tersebut. Menurutnya, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya harus terbiasa. Melayani masyarakat dari berbagai lapisan tanpa membeda-bedakan perlakuan.
Ia menekankan bahwa yang paling penting adalah fokus pada penanganan penyakit pasien agar dapat segera sembuh. “Tolong jangan membeda-bedakan sikap dan perlakuan kita. Yang kita fokuskan adalah penanganan penyakitnya agar pasien lekas sembuh,” tegasnya.
Posyandu Tetap Menjadikan Kesehatan sebagai Prioritas
Sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Koster juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Bali.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Posyandu telah mengalami transformasi melalui program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan saja. Namun demikian, menurutnya sektor kesehatan tetap menjadi fondasi utama bagi kualitas kehidupan masyarakat.
Manajemen Rumah Sakit Butuh Sinergi Semua Pihak
Selain menyoroti pelayanan kesehatan, Putri Koster juga menegaskan bahwa pengelolaan rumah sakit tidak hanya membutuhkan kemampuan medis, tetapi juga manajemen yang baik dan dukungan dari seluruh jajaran.
Menurutnya, keberhasilan sebuah rumah sakit tidak bisa dicapai hanya oleh pimpinan saja, melainkan memerlukan kerja sama dari seluruh tenaga kesehatan dan staf pendukung. “Jadi kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bapak Gubernur dan Bapak Direktur Rumah Sakit tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh semua jajarannya,” ungkapnya.
Putri Koster Beri Apresiasi bagi Tenaga Kesehatan RS Dharma Yadnya
Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-39 kepada RSU Dharma Yadnya serta memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dengan masa pengabdian terpanjang.
Ia berharap rumah sakit tersebut terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat Bali. “Maju terus. Selamat ulang tahun ke-39 untuk Rumah Sakit Dharma Yadnya. Semoga Rumah Sakit Dharma Yadnya terus tumbuh dan berkembang,” ucapnya.
Direktur RSU Dharma Yadnya Apresiasi Kehadiran Putri Koster
Direktur RSU Dharma Yadnya Kadek Iwan Darmawan menyampaikan apresiasi. Atas kehadiran Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dalam perayaan ulang tahun rumah sakit tersebut. Menurutnya, kehadiran Putri Koster menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan di RS Dharma Yadnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga berharap rumah sakit tersebut dapat terus berkembang serta mendukung visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Kunjungi Pasien Rawat Inap BPJS
Di akhir kunjungannya, Putri Koster bersama jajaran rumah sakit melakukan visitasi ke beberapa bangsal rumah sakit, khususnya pada pasien rawat inap kelas III BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan bingkisan kepada pasien sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral.
Diketahui, RSU Dharma Yadnya resmi dihibahkan oleh Yayasan Rsi Markandeya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada akhir 2023. Rumah sakit tersebut kemudian mulai beroperasi penuh di bawah Pemerintah Provinsi Bali sejak 1 Juli 2025 dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
