DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) menegaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor
Aturan perhutanan sosial